"TERSANGKA KASUS DANA BANTUAN PENGADAAN KAPAL KAB. BIMA TAHUN ANGGARAN 2013 HINGGA KINI BELUM DI TAHAN"

  

Drs.H.Syafrudin HM Nur, M.Pd Bupati Kab. Bima

Gambar Diatas: Bupati Kab Bima, Provinsi NTB yang diduga menyalahgunakan dana bantuan pengadaan Kapal Tahun  Anggaran 2013 sebesar Rp.46.000.000.000,- ( Empat Puluh Enam Milyar Rupiah)

JAKARTA MEDIAELANGCOM.

LSM KAMPAK (Komite Anti Mafia  Peradilan dan Anti Korupsi) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejagung RI dan di depan gedung KPK pada hari Kamis (28/5/15) terkait adanya dugaan kasus Korupsi Dana Bantuan Pengadaan Kapal Tahun Anggaran 2013/2014 di Kabupaten Bima, Provinsi NTB yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten Bima bersama Sekretaris Daerah saudara Taufik, Ujar Ketua LSM KAMPAK, Ferry Pirmansyah S.H. Menjelaskan adanya dugaan Korupsi yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.46.000.000.000,- ( Empat Puluh Enam Milyar Rupiah).

Menurut Ketua LSM KAMPAK, permasalahan kasus ini tidak bisa didiamkan maka dengan ini LSM KAMPAK akan melakukan Aksi Unjuk Rasa atau UNRAS di depan Kejagung RI, untuk mendesak segera Tangkap dan adili Bupati Kabupaten Bima Provinsi NTB, yaitu saudara Syafrudin dan Sekda saudara Taufik.Ujar Ketua LSM KAMPAK,

 Dan dalam waktu dekat ini setelah melakukan Aksi nantinya LSM KAMPAK akan mendorong dan mendesak kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Dalam rangka pemberantasan Korupsi untuk menciptakan Pemerintah daerah yang Good Clean Goverment. KAMPAK. By IW   

TERSANGKA KORUPSI DANA BANSOS KAB. HALMAHERA UTARA BELUM DI TAHAN DAN DIDUGA KASUSNYA DI PETI ES KAN

Gambar Diatas: Mantan Sekretaris Daerah Halmahera Utara yang diduga menyalahgunakan dana Bansos
Tahun Anggaran 2005 s/d 2010.

JAKARTA MEDIAELANGCOM.

LSM KAMPAK (Komite Anti Mafia  Peradilan dan Anti Korupsi) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejagung RI dan di depan gedung KPK pada hari selasa (25/5/15) terkait adanya dugaan kasus Korupsi Dana Bansos Tahun Anggaran 2005 s/d 2010 di Kabupaten Halmahera Utara, yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Frans Maneri, Dimana telah merugikan Negara sebesar 

Rp.22,834,915,462 ,- (Temuan BPK RI, Tahun 2009 pada Hal.10) ditambah Rp.15,922,819.670 ,- Temuan tersebut berpotensi untuk  disalahgunakan. 

LSM KAMPAK mendesak Kejagung RI untuk memeriksa Tim penyidik Kejati Maluku Utara yang tidak profesional dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan Dana Bansos Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2005 s/d 2012 dimana telah di tetapkan tersangka terhadap Frans Maneri pada saat itu beliau menjabat sebagai Sekda Halmahera Utara dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (DPKAB), sehingga kasus ini tidak mempunyai Progress yang jelas dalam Projustitia, Menurut Ketua LSM KAMPAK, "Ferry Firmansyah, SH". 

Kemudian lanjutnya lagi LSM mendesak Kejagung RI untuk memeriksa pejabat kejaksaan Tinggi Maluku Utara khusunya Kejati yang diduga melakukan pembiaran terhadap kasus Korupsi tersebut, dengan cara mempeti ES kan dengan demikian LSM KAMPAK mendesak Kejagung RI untuk menjalankan komitmennya dalam rangka memberantas korupsi, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik bebas dari korupsi, Supaya Jelas kasus itu terang benderang dan jelas terhadap proses hukum dari penetapan tersangka tersebut, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi penahanan tersangka yang ditakutkan akan menghilangkan barang bukti, sehingga dapat di proses dalam pemeriksaan ditingkat peradilan.

Dalam waktu dekat ini setelah melakukan Aksi nantinya LSM KAMPAK akan mendorong dan mendesak kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Dalam rangka pemberantasan Korupsi untuk menciptakan Pemerintah daerah yang Good Clean Goverment. KAMPAK. By IW