 | |
| Lasarus Indou, Bupati Plt Manokwari Selatan Di Duga Mengalihkan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Sosial Di Papua. |
Seorang Plt Bupati Manokwari Selatan di duga telah melakukan tindakan curang yaitu mengalihkan dana bantuan pembangunan rumah sosial di Papua Barat, Ketika itu dirinya masih menjabat Kepala Bidang di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat pada Tahun 2007. Ketika itu juga dirinya melakukan penyimpangan yaitu mengalihkan dana bantuan untuk pembangunan rumah sosial. Dan pada saat itu juga Lasarus Indou Membuat laporan palsu yaitu dengan cara mengambil Gambar Rumah yang sudah di bangun oleh Dinas Sosial Kabupaten, untuk dijadikan laporan dan sebagai alat bukti yang akan di laporkan ke Kementerian Sosial RI, padahal itu fiktif dan rekayasa Lasarus untuk melancarkan aksinya, Ujar Sekjen LSM KAMPAK
Dan saait ini LSM Komite Anti Mafia Peradilan Anti Korupsi atau lebih dikenal dengan LSM KAMPAK telah mengumpulkan semua petunjuk dan alat bukti hasil investigasi beberapa kabupaten di Papua Barat dan termasuk LHP BPK RI TAHUN ANGGARAN 2007, yang sudah di pegang semua datanya oleh LSM KAMPAK yang diduga seorang mantan kepala bidang di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat yang sekarang ini menjadi Plt Bupati Manokwari Selatan telah menggelapkan keuangan tersebut dan terindikasi memakai dana tersebut untuk kepentingan Pribadinya.Ujar Sekjen KAMPAK
Rencananya LSM KAMPAK akan melaporkan temuan ini ke TIMSUS TIPIKOR KEJAGUNG RI pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2015, serempak pada waktu itu juga LSM KAMPAK akan melakukan aksi Unjuk Rasa di Depan Kejagung RI di Jakarta. Untuk mendesak TIMSUS TIPIKOR KEJAGUNG agar segera memanggil dan menahan saudara Lasarus Indou yang saat ini menjabat Plt Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. Ujar Sekjen LSM KAMPAK.
Aksi ini semata-mata untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih atau terciptanya Clean Of Goverment, apalagi sebentar lagi Pemilu Pilkada Serentak, kalau seorang calonnya saja sudah tidak bersih apa bisa melakukan pembangunan daerahnya masing-masing. LSM tersebut juga mengimbau kepada Pemerintah Indonesia yang di Pimpin oleh Presiden Joko Widodo agar ikut pro aktif dalam melakukan dan menciptakan Clean Goverment.
Sementara itu pengamat Ekonomi Indonesia Penyelewengan dan penyimpangan dalam menggunakan Dana Bansos atau APBD sudah sering terjadi di beberapa Daerah di Indonesia khususnya di Papua yang baru baru ini, hal inilah akan bisa menyebabkan kerugian Negara, dan nantinya juga bisa menghambat pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi di negara kita, makin bertambah lagi angka kemiskinan, Ujar Pirmansyah selaku pengamat Ekonomi. By IW
Tidak ada komentar:
Posting Komentar